51 Pejabat Pemprov Jambi Belum Sampaikan LHKPN ke KPK

51 Pejabat Pemprov Jambi Belum Sampaikan LHKPN ke KPK

51 Pejabat Pemprov Jambi Belum Sampaikan LHKPN ke KPK
JAMBI - Sebanyak 51 orang wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi Jambi belum menyampaikan LHKPN-nya ke KPK. Ini diketahui dari catatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (BKD) berdasarkan fotokopi pelaporan yang ditembuskan.

Walaupun pihak BKD menyebut jumlahnya bisa lebih, namun karena belum ada bukti pelaporan yang diterima, sehingga BKD berpendapat sejumlah 51 Wajib Lapor yang belum tertib.

Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi menyampaikan kendala utamanya memang WL tersebut belum menyerahkan fotokopi pelaporan kepada pihaknya.

"Itu kendala utamanya, telah lapor di aplikasi tapi belum laporkan fotokopinya ke kami," ujarnya saat pembukaan sosialisasi e-LHKPN di Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/1).

Pada 2018 lalu, Husairi menyebut untuk jumlahnya ada 266 WL, namun yang tercatat sudah laporkan LHKPN hanya ada 215 saja atau 80,83 persen.

Untuk itu, melalui sosialisasi yang diisi langsung oleh KPK RI, sebanyak 272 wajib lapor tahun 2019 dari ASN pemprov Jambi ini Husairi berharap para WL paham untuk pelaporan ke depan. "Agar wujudkan tata kelola yang baik di Pemprov Jambi," tuturnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi M Dianto menyampaikan, sebenarnya ada perbedaan data yang dipegang pihak Pemprov dengan KPK RI. Data di KPK hanya ada 133 WL saja yang sudah lapor LHKPN.

"Jumlahnya beda, makanya saya minta kepada BKD untuk kroscek data, agar datanya sama nantinya," sampainya.

"Ini menjadi penting karena untuk mengetahui kepastian siapa yang sudah dan belum dalam pelaporan tersebut. Jadi kita tahu apa kendalanya," sambung Dianto.

Bahkan, untuk mencegah kejadian tidak samanya data tersebut terulang lagi, Dianto meminta bukti pelaporan secara manual juga dilaporkan kepada dirinya.

"Seperti Bakeuda harus seluruh eselon harus laporkan LHKPNnya karena mereka kelola keuangan sampai ke kas kabupaten, mereka tidak hadir sosialisasi ini jadi saya berkesimpulan mungkin mereka yang belum laporkan," paparnya.

Untuk itu dirinya meminta agar nantinya secara manual pelaporan juga masuk ke mejanya. Selebihnya untuk sanksi WL LHKPN yang belum lapor ditahan sebelumnya sendiri Dianto menyebut tetap akan berjalan.

"Pada sosialisasi tahun lalu kalau tidak lapor maka ditunda Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)nya, namun karena laporan data Pemprov dan KPK berbeda, saya minta dilaporkan secara manual dahulu. Sanksi tetap jalan karena LHKPN ini kewajiban," tegasnya.

Seperti diketahui untuk ASN yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya adalah seluruh eselon II yang ada di lingkup Pemprov Jambi.

Kemudian ada juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengharuskan eselon III dan eselon IV nya untuk melaporkan. Seperti Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), eselon III dan IV nya wajib melaporkan harta kekayaan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel